Dwi Tunggal Jemaah Tarbiyah dan Partai Keadilan Sejahtera
Buku "Islamising Indonesia" berangkat dari disertasi doktor filsafat Yon Machmudi pada 2006 untuk The Australian National University. Disertasi ini memaparkan perjalanan dwi-tunggal Jemaah Tarbiyah dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) sampai terbit sebagai buku pada 2008.
PKS berakar pada komunitas JT (Jemaah Tarbiyah). Pada dasawarsa 1980-an, JT berwujud gerakan dakwah untuk menghindari represi Orde Baru. Begitu Orde Baru longsor pada 1998, JT mendirikan PK (Partai Keadilan) untuk mencapai tujuan politik JT. Pada 2003 PK mengganti nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera).
Sementara Muhammadiyah selalu berjarak dari PAN (Partai Amanat Nasional) dan NU (Nahdlatul Ulama) setia pada Khittah 1926, JT-PKS justru menawarkan penyatuan tujuan sosial dan politik dalam satu wadah tunggal (al-hizb huwa dan al-jama’ah hiya al-hizb).
politik akomodasi
Untuk sintas, JT menggubah idealisme maslahah al-dakwah (manfaat dakwah) sesuai kondisi Indonesia. Tujuan PKS adalah mencapai keadilan, kepedulian sosial dan kebaikan pemerintahan bagi seluruh rakyat Indonesia--cukup menarik bagi telinga Indonesia.
PKS menerapkan teknik (strategi) politik akomodasi yang terlihat dalam tiga aspek: Pertama, pengaruh gerakan Ikhwanul Muslimin (Mesir) di Indonesia.
Kedua, gabungan antara pemurnian dan akomodasi dalam proses keanggotaan JT.
Ketiga, menghindari konfrontasi terbuka sampai 1998 dengan mengalihkan kekecewaan dalam kegiatan dakwah.
Teknik itu memanen sukses di perguruan tinggi. JT mendapat simpati luas selama satu dekade dari calon sarjana yang kritis pada kondisi saat itu. PKS pun memanen kader terdidik dari JT.
PKS memilih posisi moderat dalam kelompok Islam. Mereka tidak secara tegas menyerukan penerapan syariah, tetapi menyadurnya dalam topik keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga lebih mudah diterima publik, terutama kompetitor kekuasaan. Kendati demikian PKS tetap aktif mendidik publik mengenai esensi syariah.
PKS tidak dapat secara terbuka menyerukan penerapan syariah karena beberapa alasan.
Pertama, PKS tidak ingin dikucilkan dari arus utama Islam di Indonesia yang mayoritas tidak mendukung penerapan syariah di tingkat nasional. PKS tetap berkawan dengan Muhammadiyah dan NU, dan tidak ingin merusak popularitasnya karena mengambil pendekatan radikal.
Kedua, PKS konsisten prinsip fikih yang menekankan persatuan umat Islam dan manfaat dakwah daripada mememecah-belah dengan ide radikal.
Ketiga, PKS harus kompromi bahkan berkoalisi dengan partai sekuler Indonesia supaya bisa berkuasa.
Kompromi ini merantai dorongan penerapan syariah dan mengorbankan aspirasi konsituennya sehingga memaneh simalakama dalam dwi-tunggal mereka sendiri.
simalakama
Dwitunggal JT-PKS menghadapi dilema klasik dalam mempertahankan prinsip "gerakan adalah partai dan partai adalah gerakan(nya)". Bagi sebagian kalangan di dalam JT kompromi PKS terlalu banyak mengorbankan idealisme. Sebaliknya, esensi kekuasaan yang demokratis adalah kompromi kepentingan politik.
PKS pernah dikenal dengan kader yang kompak, disiplin, dan setia mendukung partai selama pemilu. JT memasok kader yang loyal dengan standar moralitas pribadi yang tinggi.
Sejak membesar, kader PKS tidak saja dari perguruan tinggi dan kelas menengah ke atas. Ada juga yang datang dengan latarbelakang sosial-pendidikan dan ekonomi yang lebih rendah. Mereka merasa diabaikan lantas menjadi kritis terhadap partai.
Gesekan memanas ketika mereka menganggap kader PKS di parlemen atau di pemerintahan melenceng dari idealisme dan lebih terpesona pada kekuasaan. Sebagian kader JT yang kritis berhimpun. Mereka mengkritik kinerja PKS, terutama komitmen terhadap prinsip dwitunggal gerakan-partai. Mereka pernah menyuarakan kritik melalui situs blog pkswatch di Internet.
Salah satu gesekan terpanas terjadi ketika PKS membela kenaikan harga minyak pada 2004. Popularitas PKS pun anjlok dari 10,1% ke 2,7% pada Januari 2005 justru ketika ada beberapa kader mereka di kabinet.
setelah membaca ...
Disertasi Yon Machmudi menguatkan prediksi Allan Watts mengenai gerakan kontra budaya (counter culture) yang menjadi mainstream.
Dwitunggal JT-PKS adalah kontra budaya hubungan politik berbasis agama yang diimpor dari mancanegara ke negara bhinneka. Biasanya partai melahirkan dan mengendalikan ormas atau partai dan ormas menjaga jarak. Dalam kasus JT-PKS, ormas mengendalikan partai sebagai perpanjangan politik dan menyatu.
Ide sosialisme yang dipromosikan bukanlah hal yang baru. Isu keadilan, kepedulian sosial dan kebaikan pemerintahan adalah permen utopi. Sudah kodrat kata sifat bahwa adil, peduli, dan baik setegar kolor dan menarik justru karena lidah tak bertulang. Mereka yang kecewa lebih baik membuka kembali kamus bahasa Indonesia dan belajar linguistik. Atau, kalau masih mengira keadilan dapat diwujudkan dengan cara agamis, bacalah kisah salah satu sejarah ketidakadilan ini dan saran untuk mengatasinya.
Pada awalnya, JT menawarkan kontra budaya terhadap Orde Baru dan beberapa tahun setelah 1998. Tetapi, begitulah nasib hampir semua budaya kontra: begitu menjadi budaya dominan (mainstream), kontra budaya melarutkan idealismenya. Kasus korupsi Luthfi Hasan Ishaaq hanya menegaskan kesimpulan tersebut.
