Pengaruh Institusi Pemerintah dan Masyarakat dalam Kekerasan Sosial
Buku The Institutional Origins of Communal Violence karya Yuhki Tajima memberikan sebuah penjelasan yang teoretis dan kuat mengenai fenomena lonjakan kekerasan komunal selama transisi pemerintahan otoriter ke demokrasi.
Salah satu contoh kasus yang dihadirkan oleh Tajima dalam bukunya adalah kekerasan antarkomunal di Poso pada tahun 1998 hingga 2003.
Tajima menjelaskan bahwa kekerasan di Poso dimulai dari konflik kecil antara kelompok Kristen dan Muslim, namun eskalasi konflik terjadi saat pasukan militer terlibat dalam konflik tersebut. Pasukan militer yang awalnya ditempatkan di Poso untuk menjaga keamanan justru terlibat secara langsung dalam konflik antarkomunal, dan menunjukkan kecenderungan untuk mendukung kelompok Kristen dalam konflik tersebut.
Hal ini membuka ruang bagi munculnya kelompok-kelompok milisi Kristen yang mengambil alih fungsi keamanan dari aparat negara, sehingga memperparah konflik.
Dalam hal ini, Tajima menunjukkan bagaimana intervensi negara yang tidak tepat dapat memperparah kekerasan antarkomunal, dan menguatkan argumentasinya bahwa institusi informal dalam masyarakat dapat membantu menjaga ketertiban selama transisi menuju demokrasi.
Bukunya memberikan pemahaman yang penting mengenai kompleksitas dan dinamika kekerasan rasial dan agama di Indonesia, serta pentingnya peran institusi formal dan informal dalam mencegah konflik antarkomunal.
Buku "The Institutional Origins of Communal Violence" karya Yuhki Tajima menghubungkan pergeseran politik kebijakan keamanan pemerintah dengan kekerasan komunal dalam proses demokratisasi Indonesia. Buku ini memberikan perspektif baru tentang hubungan kekerasan negara dan non-negara.
Buku ini mencoba menjelaskan mengapa transisi ke demokrasi sering disertai dengan lonjakan kekerasan komunal dan mengapa beberapa komunitas lebih rentan terhadap kekerasan. Tajima berpendapat bahwa komunitas yang lebih tergantung pada intervensi negara selama pemerintahan otoriter cenderung lebih rentan terhadap kekerasan komunal ketika pemerintah tidak lagi campur tangan.
Tajima menunjukkan bahwa komunitas yang mengembangkan institusi informal mereka sendiri untuk menjaga keamanan lebih mampu beradaptasi dengan intervensi negara yang lebih sedikit. Tajima menggunakan kerja lapangan dan data statistik untuk menguji teorinya di Indonesia dan lintas negara. Buku ini memberikan pemahaman baru tentang dinamika kekerasan komunal dalam proses demokratisasi dan dapat menjadi acuan bagi penelitian lanjutan.
Tajima memaparkan bagaimana, bukan mengapa ,kekerasan etnis atau separatis muncul ketika Orde Baru runtuh pada 1998.
Menurut Tajima, kekerasan di periode itu terjadi ketika ada kekosongan institusi penegak hukum secara mendadak. Selama rezim otoriter berkuasa, institusi penegak hukum dapat memaksakan ketertiban.
Komunitas lokal ada terbuai dalam perlindungan semu negara sehingga tidak mengembangkan institusi perlindungan yang mandiri. Sebaliknya, ada juga komunitas yang berhasil mengembangkan institusi keamanan mandiri. Institusi keamanan yang dimaksud tidak berupa milisi bersenjata, melainkan bisa berbentuk adat, seni, atau musyawarah untuk meredakan konflik internal.
Komunitas yang berhasil mengembangkan institusi pengaman biasanya ada di kawasan terpencil. Adapun komunitas di kawasan yang terpapar pembangunan relatif lebih lemah.
Ketika rezim otoriter runtuh dan institusi penegak ketertiban melemah, perbedaan itu berdampak fatal ketika terjadi gesekan sekecil apapun yang dikobarkan oleh provokator.
Buku ini juga memaparkan bahwa konflik remeh-temeh dapat berkobar menjadi besar akibat media massa, provokator, atau pemimpin etnik populis yang membingkai-ulang isu.
Buku ini menarik karena menggunakan metode kuantitatif. Misalnya, menghubungkan jarak pos keamanan polisi/tentara dengan lokasi konflik. Tapi metode itu tidak mutlak berpengaruh pada konflik. Ada juga faktor inisiatif institusi lokal, misalnya peran kepala desa mencegah konflik dengan melibatkan kelompok yang berpotensi bentrok, menjalankan ronda bersama, dll. Tindakan seperti itu sudah termasuk pembentukan institusi informal pengaman komunitas itu sendiri.
Fakta seperti itu menegaskan peran individu relatif cukup besar dalam mencegah konflik meluas, sementara institusi negara tidak/belum hadir mengamankan mereka.
