Penyebab Kelaparan Kronis
Klaim Indonesia berhasil swasembada pangan pada 2017 dan pembangunan infrastruktur ternyata tidak cukup mengatasi masalah kelaparan kronis di negara ini. Meski ada kemajuan, masih ada ketimpangan dalam pendidikan, keterampilan, dan kesehatan yang berkontribusi pada masalah kelaparan.
Pada 1952 Presiden Sukarno mencanangkan swasembada pangan. Eh, satu dekade kemudian, Indonesia malah mengalami kelaparan terburuk. Kekeringan hebat dan serangan tikus pada awal 1960-an menyebabkan kelaparan besar. Presiden Suharto melanjutkan upaya swasembada dan pada 1983-1984, Indonesia berhasil swasembada beras, mendapatkan penghargaan dari FAO pada 1985.
Pada 2008, saat banyak negara mengalami gagal panen, pasokan pangan Indonesia bergeming. Pada 2016, Presiden Joko Widodo mengumumkan swasembada beras lagi. Eh, warga di luar Jawa masih kelaparan, lagi-lagi Yahukimo kelaparan lagi pada 2023. Cukup jelas bahkan setelah bertukar tujuh presiden, Indonesia masih gagal mengurus pangan warganya sendiri.
World Food Programme dan National Food Security Agency pada 2010 mengeluarkan peta rawan pangan, menunjukkan adanya 30 kabupaten di Indonesia, terutama di Papua dan NTT, yang dalam kondisi genting. Pertanyaannya, kenapa masih ada warga kurang gizi sementara di tempat lain justru kelebihan gizi?
Amartya Sen, penerima Nobel Ekonomi, menekankan bahwa kelaparan bukan hanya masalah produksi. Menurutnya, pendidikan, keterampilan, dan kesehatan adalah faktor penting dalam mengatasi kelaparan. Kasus di Yahukimo pada 2009 menunjukkan bahwa meski ada pasokan pangan, warga tetap kelaparan karena ketiadaan ketiga faktor tersebut.
Pemerintah Indonesia, sampai era SBY, tampaknya belum memperhatikan saran Sen. Mereka lebih fokus pada program seperti RASKIN yang hanya menyelesaikan masalah harga tapi tidak mengatasi masalah pendidikan, keterampilan, dan kesehatan yang penting untuk keluar dari rawan pangan.
